TOMOHON, LestariNews.com – Menjelang Pilkada serentak, praktik politik uang kerap menjadi perhatian serius, khususnya pada masa tenang yang berlangsung 24 hingga 26 November 2024. Ketua Bawaslu Tomohon, Stenly Kowaas, mengingatkan semua pihak untuk waspada terhadap praktik ini yang berpotensi mencederai semangat demokrasi.
Menurut Stenly, politik uang bukan hanya tindakan melanggar hukum, tetapi juga pintu masuk bagi kepemimpinan yang koruptif. “Pemimpin yang terpilih karena politik uang cenderung tidak mengutamakan kepentingan masyarakat. Korbannya adalah masyarakat luas, sementara yang diuntungkan hanyalah segelintir orang di lingkaran kekuasaan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti anggapan sebagian masyarakat yang menganggap politik uang sebagai hal lumrah. Pandangan seperti itu, menurutnya, sangat menyesatkan dan merendahkan martabat pemilih. “Menyuap pemilih dengan uang ratusan ribu atau sembako adalah tindakan yang tidak bermoral dan mencerminkan titik terendah dalam setiap proses demokrasi,” tegas Stenly.
Bawaslu Tomohon mendorong adanya gerakan kolektif untuk menolak politik uang. Melalui kampanye bertajuk Malu Terima Money Politics, Bawaslu berharap masyarakat dapat lebih kritis dan menjaga integritas pemilu. “Menolak politik uang adalah bentuk komitmen kita bersama untuk memastikan demokrasi berjalan dengan jujur dan adil,” pungkasnya.
Mari bersama-sama menjaga integritas Pilkada dengan menolak segala bentuk politik uang demi masa depan yang lebih baik.
(*glg)
