BOLTIM, LestariNews.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Pemkab Boltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) dalam rangka evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi stunting tahun 2025 serta pembukaan tahapan I (Analisis Situasi) aksi konvergensi stunting tahun 2026.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bupati Boltim, Rabu (4/2/2026), dan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, M. Iksan Pangalima.
Pada kesempatan itu, Panglima Aparatur Sipil Negara (ASN) Timur Totabuan menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi stunting sangat penting untuk memastikan seluruh program yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Boltim.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Boltim secara resmi memulai tahapan I aksi konvergensi stunting, yakni analisis situasi. Tahapan ini menjadi fondasi utama dalam perencanaan intervensi penurunan stunting ke depan.
“Analisis situasi harus dilakukan secara akurat, berbasis data, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, agar intervensi yang dirancang benar-benar tepat sasaran,” ujar Pangalima saat membacakan sambutan Bupati Oskar Manoppo.
Melalui Rakor ini, diharapkan terbangun komitmen bersama, sinergi lintas sektor, serta penguatan peran masing-masing pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting, sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan data stunting per kecamatan, serta pemaparan dari tim TP3S Provinsi Sulawesi Utara terkait evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi stunting tahun 2025, sekaligus arah kebijakan dan rencana penanganan stunting untuk periode 2026–2028.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, tim TP3S Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili Murphy E. K. Kuhu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Hardiman Pasambuna, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Boltim, jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Boltim, serta seluruh camat dan sangadi (kepala desa, red) se-Kabupaten Boltim. (Gazali Ligawa)
