Jakarta, LestariNews.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Audiensi ini membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan dan penguatan keuangan daerah. Fokus pembahasan meliputi kebijakan fiskal daerah, mekanisme dukungan pemerintah pusat, serta upaya peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Oskar hadir bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, Samsudin Dama, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim, Samsurizal Korompot.
Pada kesempatan itu, Bupati Oskar menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Boltim untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, akuntabel, serta berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus membuka ruang konsultasi dalam rangka penguatan fiskal daerah ke depan,” ujar Manoppo.
Sementara itu, Ketua DPRD Boltim menyampaikan bahwa mereka mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Boltim dalam melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memastikan kebijakan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
Pertemuan ini pun disambut baik Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan. Ia menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan Kemendagri guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif.
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Boltim dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Gazali Ligawa)
