Pastikan Ancaman Pidana, Bawaslu Bolsel Tegaskan Soal Netralitas ASN!
Bolsel, Lestarinews.com- Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN selama Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta pada Selasa, 17 September 2024, di hadapan Bawaslu dari berbagai daerah.
Hirsan Mohammad, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Bolsel, menekankan betapa pentingnya bekerja sama dengan Bawaslu, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan ASN tetap netral selama pesta demokrasi.
Hirsan menyatakan, “Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga kualitas Pemilu yang jujur dan adil,” ucapnya.
Dalam sambutannya, Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu RI, mengapresiasi Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota atas upaya mereka untuk memastikan netralitas ASN pada Pemilu 2024. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran netralitas ASN masih menjadi salah satu masalah yang paling rawan, terutama menjelang Pilkada.
Meskipun jumlah pelanggaran netralitas ASN di bawah 1.000 pada Pemilu 2024, pada Pilkada 2020 tercatat 1.010 kasus dari 170 wilayah, yang menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN dapat meningkat pada Pilkada mendatang. “Kita perlu waspada,” tegasnya.
Rakornas ini juga menjadi ajang deklarasi Kepala Daerah untuk menjaga netralitas ASN selama Pemilu 2024. Deklarasi ini mencakup lima poin utama, termasuk memastikan ASN tidak terlibat dalam kampanye politik dan memberikan sanksi tegas kepada yang melanggar.
Kepala daerah yang terbukti melibatkan ASN dalam kontestasi politik akan dikenakan hukuman pidana, kata Harris. Itu bisa penjara hingga enam bulan atau denda hingga enam juta rupiah.
“Kami berharap calon kepala daerah yang ingin memanfaatkan ASN dalam kampanye politik dapat menghindari ancaman ini. Hirsan berpidato, “Mari kita berkolaborasi untuk membangun demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas,” tambahnya.
“Rakornas ini penting untuk memastikan kesiapan teknis dan non-teknis menjelang Pilkada 2024,” kata Verawati Kaawoan, Koordinator Sekretariat Bawaslu Bolsel.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah tokoh penting seperti Anggota Bawaslu Provinsi Sulut ZulKifli Densi dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulut.
Dengan langkah-langkah tegas ini, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan berintegritas, membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih matang. (glg)
