BOLTIM, LestariNews – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke sejumlah instansi strategis di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (14/1/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Boltim dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga, khususnya terkait peningkatan tata kelola keuangan daerah, pengelolaan aset, serta dukungan terhadap percepatan pembangunan.
Lawatan diawali ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut. Dalam Kunker tersebut, Pucuk Pimpinan Timur Totabuan didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim, Samsurizal Korompot, dan diterima langsung oleh Kepala BKAD Provinsi Sulut, Clay Dondokambey.
Pertemuan ini membahas penguatan koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk sinkronisasi kebijakan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai regulasi.
Selanjutnya, top eksekutif Boltim melanjutkan kunjungan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado. Rombongan diterima oleh Kepala KPKNL Manado, Adi Suranto, bersama jajaran. Pertemuan ini membahas pengelolaan serta optimalisasi aset negara dan aset daerah, termasuk dukungan KPKNL dalam penataan, penilaian, dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Boltim agar lebih produktif dan bernilai guna.
Rangkaian Kunker ditutup dengan pertemuan di Kantor Pusat Bank SulutGo (BSG). Bupati Oskar bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim diterima oleh Komisaris Utama BSG, Ramoy Markus Luntungan, beserta jajaran. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Boltim dan BSG dalam mendukung program pembangunan daerah, peningkatan layanan perbankan, serta penguatan perekonomian masyarakat.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan, rangkaian Kunker ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Boltim untuk terus membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi, lembaga vertikal, maupun sektor perbankan.
“Sinergi yang kuat antar lembaga merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Timur,” tandasnya. (Gazali Ligawa)
